JAKARTA – Macetnya operasional Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) akibat kerusakan mesin boiler memicu efek domino yang melumpuhkan ekonomi Kabupaten Blora. Merespons krisis tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa'adah, mendesak Kementerian Pertanian dan Bulog untuk segera mengintervensi nasib puluhan ribu petani tebu yang kini terjepit tingginya biaya logistik.
Jeritan ini disampaikan langsung oleh Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora saat menggelar audiensi di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR RI, Senayan, Selasa (9/6/2026).
"Petani sudah bekerja keras dari menanam sampai panen, namun di ujung jalan mereka justru dihadapkan pada ketidakpastian penyerapan. Negara harus hadir memberikan perlindungan. Kami akan bawa persoalan darurat ini dalam RDP bersama Menteri Pertanian dan Kepala Bulog dalam waktu dekat," tegas Rina Sa'adah.
Koordinator Paguyuban Petani Tebu Blora, Exi Wijaya, membeberkan bahwa penghentian sementara operasional PT GMM telah mematikan perputaran ekonomi daerah yang selama ini mencapai Rp500 miliar. Akibat kerusakan komponen utama pabrik, sekitar 40 ribu orang terdampak langsung, termasuk ribuan pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan mengalami krisis pendapatan.
Kondisi ini memaksa para petani lokal mengalihkan pengiriman hasil panen tebu mereka ke pabrik gula di luar kabupaten, yang memicu lonjakan drastis pada biaya produksi dan transportasi.
"Kami meminta Fraksi PKB memperjuangkan adanya subsidi transportasi darurat. Tanpa bantuan modal angkut, pendapatan kami habis total hanya untuk ongkos kirim tebu ke luar daerah," keluh Exi Wijaya.
Menanggapi keluhan tersebut, Rina menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menaruh perhatian penuh pada komoditas beras, sementara industri gula yang menjadi kebutuhan pokok nasional justru diabaikan hingga keropos di tingkat daerah.
Legislator asal Jawa Barat ini berjanji akan mendorong Menteri Pertanian dan Kepala Bulog untuk turun langsung ke Blora guna merumuskan solusi tata niaga jangka pendek dan jangka panjang.
“Keberadaan pabrik gula adalah urat nadi petani tebu. Ketika pabrik berhenti beroperasi, mata rantai hulu-hilirnya langsung terputus. PKB akan mengawal regulasi ini agar ada kepastian harga, dukungan infrastruktur, dan solusi konkret terhadap keberlangsungan industri pengolahan yang menjadi mitra rakyat,” pungkas Rina.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
