JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan badal haji serta pembayaran DAM (denda). Langkah ini menyusul temuan tim Perlindungan Jemaah PPIH bersama KJRI terkait dugaan praktik penipuan badal haji yang transaksinya menembus Rp1,4 miliar, serta manipulasi setoran DAM jemaah yang dialihkan ke mukimin secara ilegal.
"Terbongkarnya kasus dugaan penipuan pembayaran DAM dan badal haji ini tidak bisa dibiarkan karena masyarakat sangat dirugikan. Mereka datang dengan niat beribadah, tetapi justru menjadi korban penipuan. Pemerintah harus bertindak tegas dan memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi," ujar Mahdalena di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Kasus ini mencuat setelah sejumlah jemaah mengeluh karena tidak menerima sertifikat resmi atau bukti bayar dari saluran resmi Adahi, meskipun sudah menyetor uang sebesar 720 riyal. Mahdalena menegaskan, modus penipuan yang memanfaatkan kesucian niat ibadah para jemaah ini tidak boleh ditoleransi dan harus diseret ke ranah hukum.
Mahdalena memperingatkan bahwa pembiaran terhadap mafia haji seperti ini akan merusak seluruh tata kelola dan kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memburu para pelaku demi memberikan efek jera serta menjamin kenyamanan ibadah para jemaah di tanah suci.
"Penindakan tegas harus dilakukan agar ada efek jera bagi para pelaku dan tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan jemaah. Ini bukan hanya soal kerugian materiil, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan kekhusyukan mereka dalam menjalankan ibadah. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh jemaah haji," pungkas legislator asal Nusa Tenggara Barat tersebut.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
