JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) untuk segera membuka transparansi mekanisme penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi ke hadapan publik.
Hal ini disampaikan Ratna merespons lonjakan tajam harga BBM nonsubsidi, khususnya jenis Pertamax dan Pertamax Green 95, yang mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar 32 persen. Menurut Ratna, lonjakan harga yang sangat tinggi ini mencerminkan betapa kuatnya tekanan biaya energi global saat ini, sekaligus memperlihatkan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mempertahankan skema subsidi energi. Kendati demikian, kebijakan ini tidak boleh dikeluarkan tanpa adanya penjelasan yang gamblang kepada masyarakat.
" Pemerintah wajib menyampaikan secara terbuka faktor apa saja yang mendasari perubahan harga ini, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, biaya pengolahan, hingga komponen distribusinya. Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, rasional, dan akuntabel," ujar Ratna Juwita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Dia menjelaskan banyak masyarakat yang terkejut dengan tingginya kenaikan harga pertamax. Menurutnya kenaikan harga BBM nonsubsidi kelas Pertamax ini tidak bisa dianggap remeh. “Kebijakan ini dipastikan akan membawa dampak domino yang luas bagi stabilitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna setia Pertamax,” katanya.
Ratna menjabarkan, kenaikan harga ini berpotensi kuat mengerek biaya transportasi dan sektor logistik nasional. Jika biaya logistik membengkak, maka harga barang-barang pokok di pasar pun berisiko ikut terkerek naik. “Kondisi ini dipastikan akan menekan daya beli masyarakat kelas menengah secara masif, serta memberikan kontribusi negatif terhadap angka inflasi nasional dan menahan laju aktivitas ekonomi domestik,” urainya.
Lebih jauh legislator asal Jawa Timur ini meminta pemerintah tidak hanya sekadar mengumumkan kenaikan harga. Namun kebijakan ini juga harus dibarengi dengan mitigasi dampak ekonomi dan edukasi publik yang matang.
"Masyarakat kelas menengah kita saat ini sudah cukup terbebani oleh berbagai tekanan ekonomi. Jangan sampai kenaikan Pertamax yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan transparan ini justru memicu kepanikan baru dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Kementerian ESDM harus segera hadir menjelaskan rasionalisasi angka 32 persen tersebut agar tidak timbul spekulasi liar di masyarakat," pungkas Ratna Juwita.
Penulis : Nono Suwarno
