JAKARTA– Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengoptimalkan sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sejak dini. Habib menegaskan bahwa langkah proaktif ini sangat krusial guna meminimalkan berbagai polemik, kesalahpahaman, hingga sengketa yang selama ini rutin terjadi setiap musim penerimaan siswa baru.
“Pelaksanaan SPMB harus disosialisasikan lebih dini. Sosialisasi harus dilakukan secara intensif sehingga para orang tua mendapatkan informasi yang lengkap terkait seluruh tahapan dan mekanisme SPMB,” ujar Habib Syarief, Selasa (9/6/2026).
Habib menilai keterlambatan informasi sering kali membuat orang tua siswa buta terhadap aturan main SPMB, terutama mengenai jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Akibatnya, muncul celah kecurangan seperti manipulasi data Kartu Keluarga (KK) hingga praktik percaloan yang mencederai keadilan pendidikan.
“Kami berharap dengan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, berbagai polemik yang selama ini muncul dapat dicegah. Sosialisasi jangan hanya menjelaskan jadwal pendaftaran. Masyarakat juga harus memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan, kapan batas waktu pengurusan dokumen tersebut, bagaimana mekanisme seleksi dilakukan, serta ke mana harus mengadu apabila menemukan kendala atau dugaan pelanggaran,” urainya.
Legislator asal Jawa Barat ini juga mengingatkan Kemendikdasmen untuk memperketat pengawasan verifikasi faktual di lapangan. Syarat perpindahan alamat pada KK untuk jalur zonasi harus dipastikan valid guna membendung praktik titip nama yang tidak wajar. Selain itu, aspek transparansi biaya harus digaungkan secara masif agar masyarakat tidak terjebak pungutan liar.
“Kemendikdasmen harus memastikan pelaksanaan PPDB berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Seluruh proses harus berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan pungutan atau menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. SPMB harus menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, bukan ajang yang membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
