JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo, angkat bicara mengenai musibah kebakaran hebat yang menghanguskan 250 bangunan semipermanen di kawasan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6/2026) malam. Insiden yang menyebabkan 500 jiwa kehilangan tempat tinggal dan tiga orang terluka tersebut dinilai menjadi bukti nyata lemahnya mitigasi kebakaran di tingkat daerah.
Eka Widodo menyoroti durasi pemadaman yang memakan waktu hingga hampir tiga jam sejak laporan pertama kali diterima oleh petugas pemadam kebakaran pada pukul 20.55 WIB. Padahal, unit pemadam kebakaran sudah merespons dengan sangat cepat dalam waktu 8 menit setelah menerima laporan warga.
"Kita mengapresiasi kecepatan response time dari petugas Gulkarmat di lapangan yang tiba hanya dalam waktu delapan menit. Namun, fakta bahwa api baru bisa dilokalisir hampir tiga jam kemudian menunjukkan adanya hambatan struktural serius di permukiman padat kita, mulai dari akses jalan yang sempit hingga minimnya sumber air seperti hidran yang berfungsi," ujar Eka Widodo di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Politisi PKB ini menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa lagi menggunakan pola lama yang hanya berfokus pada langkah penanganan responsif atau pemadaman setelah api membesar. Insiden di Kemayoran, di mana warga hanya dibekali tiga unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di tingkat RW, membuktikan bahwa program proteksi kebakaran dini di permukiman padat masih bersifat formalitas.
"Pemerintah Daerah harus segera menggeser paradigma dari yang tadisnya sekadar pemadaman responsif menjadi pencegahan mandiri yang preventif dan agresif. Di kawasan padat penduduk dengan material bangunan semipermanen yang rentan, menyediakan tiga unit APAR untuk satu RW itu jelas tidak memadai. Pemda harus berani berinvestasi pada sistem proteksi dini yang mandiri di tingkat grassroots," tegas Eka.
Berkaca pada manajemen kebakaran kota-kota besar di negara maju seperti Tokyo dan Singapura, Eka Widodo mendesak Pemda Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan anggaran mendistribusikan alat pendeteksi asap (smoke detector) berbasis baterai ke setiap rumah di zona merah permukiman padat. Alat ini penting agar sinyal darurat bisa aktif secara otomatis begitu ada indikasi asap, bukan menunggu api membesar baru menelepon pos pemadam.
“Pemda juga wajib membekali komunitas warga dengan pompa air pemadam portabel (portable fire pump) mini berkemampuan tinggi. Alat ini bisa ditarik melalui gang sempit dan langsung menyedot air dari selokan atau sumur warga sebelum truk damkar besar tiba,” ujarnya.
Mengingat dugaan awal pemicu kebakaran di Kemayoran adalah korsleting listrik, Eka meminta Pemda bekerja sama secara agresif dengan PLN untuk membenahi kabel-kabel utilitas yang semrawut serta menertibkan jaringan listrik ilegal di perkampungan kota.
"Kebakaran di kawasan padat selalu berulang dengan pola klasik yang sama, yaitu korsleting listrik dan kendala akses air. Komisi II DPR RI meminta Pemda DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia untuk menjadikan tragedi Kemayoran ini sebagai momentum evaluasi total. Nyawa dan harta benda rakyat terlalu berharga jika terus-menerus dipertaruhkan oleh buruknya sistem pencegahan dini kita," pungkas Eka Widodo.
Penulis : Nono Suwarno
